KPE memiliki 3 (tiga) pilar utama, meliputi Lahan, Kesempatan, dan Kapasitas Sumber Daya    Manusia   (SDM).   Hal   ini   dimaksudkan   agar   kebijakan   pemerintah   dapat   diharmonisasikan    menjadi satu desain kebijakan yang koheren dan efektif dalam mengurangi ketimpangan yang    berbasis pemerataan ekonomi. Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di    masyarakat. Pilar Pertama berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan    sosial; pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan; perkebunan terkait dengan    rendahnya   produktivitas   dan   nilai   tambah   komoditas;   perumahan   yang   terjangkau   bagi    masyarakat miskin perkotaan; dan nelayan serta petani budidaya rumput laut.

Sementara pilar kedua berdasarkan kesempatan akan menyasar permasalahan sistem pajak;    manufaktur  dan   informasi   teknologi;   perkembangan   pasar   ritel   dan   pasar   tradisional;   serta pembiayaan dengan dana pemerintah.    Terakhir atau pilar ketiga yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ditargetkan untuk    menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, KPE ini dibuat karena profil perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan antisipasi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang juga mampu mengurangi ketimpangan di masyarakat.

Selengkapnya di   https://www.pertanian.go.id

(MP3_S)